Blog kemarin, sekarang dan masa depan: Membedah Kasus Mengenai Hak Cipta.

Pada tugas kali ini saya Akhmad Arief akan membuat sebuah posting yang berjudul Membedah Kasus Mengenai Hak Cipta, posting kali ini di buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Aspek Hukum dalam Ekonomi. Akan kami berikan pengertian dari hak cipta, tujuan, dan kasus dari pelanggaran mengenai hak cipta.

A. Definisi hak cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi lain dari hak cipta.

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Perlindungan untuk hak cipta

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Dasar perlindungan

Undang-undang Hak Cipta (UUHC) pertama kali diatur dalam undang-undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kemudian diubah dengan undang-undang No.7 Tahun 1987. Pada tahun 1997 diubah lagi dengan undang-undang No.12 Tahun 1997. Di tahun 2002, UUHC kembali mengalami perubahan dan diatur dalam Undang-undang No.19 Tahun 2002. Beberapa peraturan pelaksanaan di bidang hak cipta adalah sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1986 Jo Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta;
Peraturan Pemerintah RI No.1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan;
Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1988 tentang Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa;
Keputusan Presiden RI No.25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat;
Keputusan Presiden RI No.38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Pesetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia;
Keputusan Presiden RI No.56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris;
Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary and Artistic Works;
Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty;
Keputusan Presiden RI No.74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT);
Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan;
Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta;
Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;
Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar.

Contoh kasus pelanggaran hak cipta,

· Banyak sekali kasus pelanggaran hak cipta diIndonesia terutama mengenai musik ataupun hasil karya para musisi kita dibawah ini saya akan merefresh kembali otak kita tentang 2 kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, selamat menyimak

1. Lagu cari jodoh “wali band” diaransemen ulang dan diakui sebagai lagu orang malaysia, dalang dari kasus ini adalah orang indonesia sendiri yaitu Malikul Akbar Atjil, lagu cari jodoh yang memiliki aransemen melayu ini merupakan lagu wali band dibawah naungan chief executive officer (CEO) perusahaan rekaman Nagaswara. Atjil menjual karya band wali tersebut kepada pihak malaysia yaitu Incitech distributor Malaysia, pihak malaysia tersebut mengaku telah membeli lagu band wali tersebut dari wali band itu sendiri namun nyatanya yang menjual adalah saudara atjil tahun 2009 yang tidak memiliki hak sedikit pun dengan lagu band wali tersebut. Akibat perbuatan memalukan atjil tersebut pihak wali band dan Chief Executive Officer perusahaan rekaman Nagaswara untuk tahun 2010 mengalami kerugian menyentuh angka 1 milyar lebih dan akan terus meningkat. Dikutip dari penasihat hukum Nagaswara Usin Afdisyah Putra SH “selama atjil belum diputuskan bersalah, pihak Incitech Malaysia masih bisa terus menjual karya wali band versi atjil tersebut tanpa ijin”

Yang lebih memukul penulis adalah IR Malikul Akbar Atjil merupakan mantan aktivis antipembajakan, sudah sebegitu parahkah pelanggaran hak cipta diIndonesia ?Sampai mantan aktivis saja khilaf melakukan perbuatan yang sangat memalukan itu. "Perbuatan yang dilakukan Atjil jelas merugikan. Namun akan lebih merugikan jika dibiarkan dan merusak moral. Saya punya kewajiban kepada artis Nagaswara untuk memberikan hak dan menjaga karya mereka juga," kata Rahayu di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (1/5).

2. Kasus kedua yang saya angkat juga merupakan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh sebuah badan, namun kali ini dilakukan oleh sebuah restaurant terhadap beberapa musisi ternama tanah air yang lagunya diputar disebuah rumah makan dan belum ada izin dari pihak yang memiliki hak cipta lagu yang diputar

Perseteruan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dengan restoran cepat saji A&W menyeret nama penyanyi kondang Glenn Fredly. Glenn yang lagunya ikut diputar oleh restoran A&W tanpa izin akan menjadi saksi kasus tersebut. "Nama Glenn sudah ada di dalam BAP, dia akan jadi saksi di pengadilan nanti," jelas Mahendradatta selaku kuasa hukum YKCI di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kawasan Kebayoran Baru, Kamis (9/11/2006). Selaku pemegang kuasa yang sah dari 2500 pencipta lagu, YKCI pada Senin (20/3/2006) melaporkan A&W Family Restaurant ke Polres Metro Jakarta Selatan. Oleh YKCI, restoran cepat saji tersebut dianggap telah memutar lagu-lagu penyanyi Indonesia maupun mancanegera tanpa seizin si pencipta lagu. Selain Glenn, mereka yang juga ikut dirugikan A&W diantaranya Radja, Tito Sumarsono dan Andre Hehanusa. YKCI menduga pelanggaran yang dilakukan A&W tersebut telah berlangsung selama delapan tahun yaitu sejak 1998-2006. A&W dianggap melanggar pasal 72 Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Jika diketahui bersalah, Direktur A&W Zaina Siman yang menjadi tersangka kasus ini, diancam 7 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar. Pada Kamis (9/11/2006) ini kasus perseteruan A&W dengan YKCI sudah sampai pada tahap penyerahan bukti ke Kejaksaan Negeri Jakara Selatan. Sejumlah pengurus YKCI dan kuasa hukum yayasan tersebut ikut datang untuk membuktikan kalau kasus pelanggaran hak cipta ini memang serius ditangani mereka. Menurut Mahendradatta, bukti yang diserahkan adalah seperangkat komputer dan daftar lagu-lagu yang diputar tanpa izin Sebenarnya sebelum akhirnya melaporkan A&W ke Polres Jakarta Selatan, YKCI sudah telebih dahulu menyarankan pada A&W untuk mentaati UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Sayangnya saran YKCI tersebut dianggap angin lalu oleh restoran franchise asal Amerika Serikat itu. "Tadinya tidak menentang. Tapi kemudian mereka diberi informasi oleh sekelompok produser kalau pencipta lagu itu sudah tidak punya hak apa-apa. Padahal itu salah," jelas Mahendradatta. Restoran A&W dilanjutkan Mahendradatta hanyalah salah satu contoh dari banyaknya pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia. Sebenarnya masih ada sejumlah restoran lain dan hotel yang melakukan kesalahan sama seperti A&W.

Tanggapan :

Dari kedua kasus diatas saya dapat memberikan tangapan dari kedua kasus diatas melanggar pasal 72 Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahkan untuk kasus yang pertama bukan hanya sekedar pelanggaran hak cipta namun lebih dari itu kasus tersebut telah mencederai nilai-nilai nasionalisme dengan memberikan karya milik anak bangsa kepada negara diluar sana yang notabennya merupakan negara berparas melayu dan lagu yang dilanggar hak ciptanyapun bernada melayu, maka atjil mendapatkan pasal berlapis seharusnya bukan hanya pidana mengenai hak cipta namun atjil pun harus mendapat sebuah pasal dari masyarakat yaitu pasal mengenai norma bernegara yaitu hukuman moral dari masyarakat.